Neritanews9.id || SIDOARJO – Kabar gembira bagi para buruh di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo H. Subandi memastikan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan kebijakan kesejahteraan anak buruh segera disusun dalam waktu sepekan ke depan.
Perbup tersebut akan mempertegas alokasi sekitar 5 persen kuota pendidikan di sekolah negeri bagi anak-anak buruh. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Subandi saat berdialog dengan serikat buruh di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (24/4/2026). Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi buruh diserap langsung dan diarahkan menjadi kebijakan yang berdampak nyata.
“Segera kita rapatkan untuk membentuk Perbup dalam waktu satu minggu ke depan dengan asas manfaat, khususnya untuk mengangkat kesejahteraan anak-anak buruh. Kita siapkan alokasi sekitar 5 persen yang diprioritaskan bagi anak buruh, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu, dengan mekanisme verifikasi yang jelas agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujar Subandi.
Selain fokus pada sektor pendidikan, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen menganggarkan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) setiap tahun dengan konsep yang lebih inklusif dan membangun kebersamaan.
“May Day tiap tahun kita anggarkan. Kegiatannya bisa dikemas positif, seperti jalan sehat atau kegiatan yang melibatkan buruh dan masyarakat,” tambahnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, Subandi juga memastikan adanya program pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang terjadwal secara rutin.
“Terkait SDM atau pelatihan, akan kita anggarkan minimal dua kali dalam setahun agar buruh memiliki peningkatan keterampilan,” jelasnya.
Dukungan terhadap pelaku UMKM turut menjadi perhatian. Pemkab Sidoarjo mendorong penguatan identitas lokal, salah satunya melalui penggunaan produk khas daerah.
“UMKM topi di Sidoarjo harus kita dorong. Kita gunakan produk lokal, termasuk pemakaian topi khas Sidoarjo,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Subandi berharap kebijakan ini menjadi awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan serikat buruh, sekaligus mendorong kesejahteraan pekerja serta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif di Kabupaten Sidoarjo.
“Semoga langkah ini mampu mempererat sinergi dan memberikan manfaat nyata bagi buruh serta masyarakat luas di Sidoarjo,” pungkasnya.(Ali news)
