Beritanews9.id || SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat tata kelola pembangunan daerah dengan memperketat pengawasan pelaksanaan proyek pemerintah. Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan seluruh kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah harus menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Penandatanganan Kontrak Bersama Paket Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 yang diikuti para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (18/6/2026).
Menurut Subandi, berbagai keterlambatan pekerjaan maupun deviasi proyek yang pernah terjadi harus menjadi bahan evaluasi bersama. Ia menekankan bahwa pembangunan yang dilaksanakan menggunakan anggaran negara harus menghasilkan kualitas terbaik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hari ini kita ingin berbenah. Kita koreksi persoalannya sampai di mana. Ke depan kontraktor harus bekerja tepat waktu dan mutunya harus bagus,” ujar Subandi.
Langkah penguatan pengawasan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memperkuat tata kelola proyek pemerintah serta mencegah potensi permasalahan sejak dini.
Bupati Subandi meminta para PPK untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pekerjaan. Menurutnya, keterlambatan proyek harus segera ditindaklanjuti agar tidak berujung pada denda dan kerugian bagi daerah.
“Kepada para PPK saya minta betul-betul melakukan pengawasan. Kalau ada keterlambatan harus segera ditindaklanjuti. Saya tidak suka pekerjaan sampai terkena denda karena molor karena itu menunjukkan ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar PPK dan konsultan pengawas tidak hanya fokus pada aspek administrasi, tetapi turut melakukan pemantauan langsung di lapangan. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak bagus harus diberikan catatan. Pengawasan harus dilakukan secara ketat karena baik buruknya pembangunan Sidoarjo tergantung pada komitmen kita bersama,” katanya.
Selain menekankan kualitas pembangunan, Subandi juga mendorong pemberdayaan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal akan memperkuat perputaran ekonomi daerah dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat Sidoarjo.
“Kita ingin perputaran ekonomi terjadi di Sidoarjo. Kalau pekerjaan itu mampu dikerjakan kontraktor Sidoarjo, kita upayakan dikerjakan oleh kontraktor Sidoarjo sehingga daerah juga mendapatkan manfaat dari perputaran ekonomi dan pajaknya,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Moh. Bahrul Amig, melaporkan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 Pemkab Sidoarjo mengalokasikan 93 paket tender dengan total pagu anggaran sebesar Rp290,3 miliar. Hingga Batch 2, proses tender telah mencakup 70 paket dengan nilai pagu mencapai Rp234,25 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak sekitar Rp108,5 miliar telah memasuki tahap penandatanganan kontrak. Paket tersebut meliputi 20 paket di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tiga paket di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, satu paket di Dinas Kesehatan, serta satu paket di Badan Kepegawaian Daerah.
Beberapa proyek strategis yang segera dikerjakan antara lain pembangunan RSUD Sedati senilai Rp42,6 miliar, peningkatan Jalan Blurukidul (Lingkar Timur)–Sidoklumpuk senilai Rp21,65 miliar, peningkatan Jalan Kebonagung–Tambak Kemerakan senilai Rp18,07 miliar, serta peningkatan Jalan Tambakcemandi–Tambakoso senilai Rp10,96 miliar.
Selain itu, terdapat 20 paket rehabilitasi gedung SD dan SMP dengan total nilai Rp14,46 miliar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo, serta rehabilitasi gedung kantor senilai Rp771,84 juta.
Di akhir kegiatan, Bupati Subandi mengajak seluruh pihak untuk menjaga amanah dalam pelaksanaan pembangunan. Ia berharap penandatanganan kontrak bersama tersebut semakin memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan tepat waktu demi kesejahteraan masyarakat.
“Mari bersama-sama membangun Sidoarjo dengan penuh amanah. Uang yang digunakan untuk pembangunan adalah uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya yakin kalau semua bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, pembangunan akan berjalan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(Ali news)
