Beritanews 9.id || Surabaya, 17 November 2026 Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA Jatim) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur tahun 2019-2024.
Desakan itu disampaikan JAKA Jatim dalam pres rilis yang diterima redaksi, Senin (17/11/2026), menyusul penetapan satu tersangka baru dari klaster Anwar Sadad.
Dalam rilisnya, JAKA Jatim menyebut kasus dana hibah tersebut semakin memanas setelah klaster Sahat Tua Simanjuntak dan klaster Kusnadi diadili, serta memasuki babak baru dengan klaster Anwar Sadad yang sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak Oktober 2026.
Tadi malam, 16 November 2026, KPK disebut menetapkan satu tersangka penerima suap di klaster Anwar Sadad, yaitu Bagus Wahyudyono selaku mantan stafnya waktu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024.
Pertanyakan Klaster Pemprov Jatim
JAKA Jatim mempertanyakan mengapa KPK dinilai belum menyentuh Klaster Pemprov Jatim. Menurut mereka, klaster tersebut masih dalam tahapan penyidikan atau masih menyelesaikan klaster Anwar Sadad dan Klaster Achmad Iskandar.
Jika aktor utamanya tidak disentuh oleh KPK kami anggap secara hukum tidak menyelesaikan persoalan korupsi di Jawa Timur,” tulis JAKA Jatim dalam rilisnya.
JAKA Jatim berpendapat, pengelolaan dana hibah secara regulasi diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Dana Hibah dan Bantuan Sosial.
Mereka menilai, pengelolaan dana hibah bukan hanya kewenangan legislatif, tetapi juga kewenangan Gubernur Jatim beserta anak buahnya di lingkungan eksekutif Jawa Timur, mulai dari Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi.
Soroti Hibah Gubernur dan Pokir Dewan
Selain itu, JAKA Jatim menyoroti bahwa dana hibah bukan hanya dikelola oleh anggota legislatif Jatim. Menurut mereka, Gubernur Jatim juga mempunyai jatah dana hibah yang lebih besar dalam bentuk Hibah Gubernur atau istilah HG.
Secara aturan, JAKA Jatim menyebut anggota legislatif hanya mempunyai alokasi 10% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pokok-Pokok Pikiran Dewan (POKIR) melalui hasil reses kepada masyarakat. Namun, mereka mengklaim anggaran 2019-2024 kurang lebih berkisar 20-22 Triliun ketika dijumlah alokasi anggaran Pokir DPRD Jatim hanya mentok 2 Triliun yang dibagi kepada 120 anggota dewan setiap tahun, sedangkan dana hibah di tahun anggaran tersebut pernah tembus 10 Triliun.
Kalau hanya 2 triliun yang dikelola DPRD Jatim terus yang 8 Triliun siapa yang memenikmatinya? Yang jelas kebijakan dana hibah ada di tangan Gubernur Jawa Timur,” tulis JAKA Jatim.
Hasil Investigasi dan Tuntutan*
Berdasarkan hasil investigasi JAKA Jatim, modus operandi yang dilakukan anggota DPRD Jatim yang telah menjadi tersangka disebut sama saja dengan modus yang digunakan oleh Eksekutif Jatim. Mereka menduga, Gubernur Jatim juga menarik ijon lewat anak buahnya ke penerima hibah dan juga membentuk Koordinator Lapangan (Korlap) sesuai dengan wilayah penerima hibah yang ada di Jawa Timur.
Atas dasar itu, JAKA Jatim menyampaikan 5 tuntutan kepada KPK RI:
1. Segera tetapkan tersangka Gubernur Jawa Timur karena secara regulasi terlibat penuh dalam kebijakan anggaran dana hibah.
2. Akibat kelalaian Gubernur Jawa Timur dalam pengawasan APBD maka dana hibah tiap tahun sejak 2019-2024 kerugian negara mencapai 7 triliun (Hasil Audit).
3. KPK harus menjelaskan secara detail dan rinci terkait penggeledahan penyitaan dokumen dan alat elektronik di Kantor Gubernur Jatim dan Kantor OPD lainnya.
4. JAKA Jatim menduga KPK sudah mengantongi bukti-bukti keterlibatan Gubernur Jatim dan pejabat eksekutif lainnya dalam perkara kasus dana hibah.
5. Jika KPK tidak menetapkan tersangka kepada Gubernur maka KPK tidak ingin menyelesaikan kasus secara profesional.
JAKA Jatim menutup rilisnya dengan kutipan: _”Korupsi Takkan Mati Selama Lingkaran Pengikatnya Dibiarkan Mewariskan Siasat Pada Generasi Berikutnya”. (arah baru kecepatan penuh, laporan tahunan KPK 2025 Hal. 189 Bag. Penindakan)_
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Pemprov Jatim dan KPK terkait tuntutan tersebut.
Tim












