Beritanews9 || SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebanyak 346 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) diminta mengoptimalkan penerapan delapan fungsi keluarga hingga tingkat desa dan kelurahan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di tengah masyarakat.
Pesan itu disampaikan Bupati Sidoarjo, H. Subandi, saat menghadiri kegiatan penguatan peran PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri para penyuluh dan koordinator penyuluh KB se-Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh kader PPKBD yang selama ini telah mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab dalam membantu pemerintah menjalankan program pembangunan keluarga.
Menurutnya, keberadaan PPKBD memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi pelaksana program keluarga berencana, tetapi juga berperan sebagai penggerak, pendamping, sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“PPKBD bukan sekadar kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Subandi.
Ia menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter, kepribadian, serta kualitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun banyaknya program pemerintah yang terlaksana.
Lebih dari itu, pembangunan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengasuhan anak, kesehatan keluarga, kemandirian ekonomi, serta perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Subandi meminta seluruh kader PPKBD mengoptimalkan penerapan delapan fungsi keluarga, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Implementasi delapan fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan pola asuh anak, pencegahan perkawinan usia anak, peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, penguatan ekonomi rumah tangga, hingga perlindungan terhadap perempuan, anak, remaja, dan lanjut usia.
Selain itu, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan penurunan angka stunting. Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kader PPKBD yang memiliki kedekatan langsung dengan keluarga.
“Kita juga harus terus memperkuat upaya pencegahan stunting. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk kader PPKBD yang bersentuhan langsung dengan keluarga di masyarakat,” tegasnya.
Subandi mengungkapkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar 14,8 persen pada 2021. Angka tersebut berhasil turun menjadi 8,4 persen pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024.
Untuk menekan angka tersebut, ia menekankan tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian bersama.
Pertama, memperkuat pendampingan keluarga berbasis data. Kader PPKBD harus mampu mengenali kondisi, kebutuhan, serta persoalan keluarga di wilayah masing-masing agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kedua, membangun kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara PPKBD, pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh KB, serta perangkat daerah harus terus diperkuat untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
Ketiga, memastikan edukasi yang diberikan tidak berhenti sebatas penyampaian informasi, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, kesadaran keluarga terhadap kesehatan, pendidikan, pola pengasuhan, dan kesejahteraan dapat semakin meningkat.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan data administrasi kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 2,4 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut merupakan potensi pembangunan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk memastikan seluruh keluarga mendapatkan edukasi, pendampingan, dan akses pelayanan yang memadai.
Dalam kesempatan itu, Subandi turut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo. Program pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi salah satu upaya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus memperkuat langkah pencegahan stunting.
“Alhamdulillah, program MBG dari Bapak Presiden sudah menyentuh anak-anak kita dan ibu hamil. Harapannya, ketika seluruh sasaran mendapatkan manfaat program ini, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo juga dapat terus ditekan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, mengatakan penguatan kapasitas dan peran kader PPKBD sangat penting di tengah beragam persoalan sosial yang dihadapi keluarga saat ini.
Berbagai persoalan tersebut di antaranya stunting, anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga paparan paham radikalisme di kalangan remaja. Kondisi itu membutuhkan perhatian dan keterlibatan bersama agar dapat dicegah sejak dini.
Menurut Heni, kader PPKBD memiliki posisi strategis karena memahami kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebijakan dan program pemerintah dengan kebutuhan nyata keluarga.
“Ini merupakan tantangan yang harus kita cegah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” katanya.
Heni menjelaskan, kegiatan penguatan peran PPKBD tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Bunda Genre Kabupaten Sidoarjo.
Melalui kegiatan ini, para kader diharapkan mendapatkan tambahan wawasan, pemahaman, dan peningkatan kapasitas dalam menerapkan delapan fungsi keluarga di lingkungan masing-masing.
Ia berharap, seluruh kader PPKBD dapat semakin aktif menjalankan perannya sebagai ujung tombak pembangunan keluarga, sehingga berbagai persoalan sosial dapat diantisipasi melalui pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga guna menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (Ali news)












