Beritanews 9.id || Dalam beberapa tahun terakhir, Perum Damri, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang transportasi umum, menghadapi tuduhan serius terkait ketidakmampuannya dalam memenuhi hak-hak karyawan, baik yang telah pensiun maupun yang masih aktif. Salah satu persoalan yang mencuat adalah ketidakjelasan pembayaran JHT (Jaminan Hari Tua) untuk sejumlah karyawan yang telah pensiun, serta pembayaran gaji yang tertunda hampir empat tahun sejak 2019. Kejadian serupa tercatat di berbagai cabang Damri.
Sebagai perusahaan BUMN, Damri seharusnya menjalankan aturan ketenagakerjaan dengan baik dan menjamin kesejahteraan karyawan. Namun, kenyataannya justru menunjukkan sebaliknya. Selain masalah pembayaran hak karyawan yang tertunda, pihak manajemen Damri juga tidak memberikan kenaikan gaji selama tiga tahun berturut-turut, meskipun pemerintah telah menetapkan kenaikan upah sebesar 6,5%. Hal ini menambah ketidakpuasan di kalangan karyawan yang merasa dihargai rendah oleh manajemen perusahaan.
Beberapa karyawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi ini. Mereka mempertanyakan bagaimana perusahaan yang berstatus BUMN dapat mengabaikan hak-hak dasar karyawan, sementara masih melakukan rekrutmen untuk posisi-posisi baru. Dengan berbagai persoalan yang belum terselesaikan, mereka merasa khawatir mengenai masa depan perusahaan dan komitmen Damri terhadap kesejahteraan karyawan.
Tuntutan untuk mengevaluasi kinerja manajemen Damri semakin kuat, terutama dari kalangan pekerja yang meminta perhatian dari Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka berharap pemerintah dapat turun langsung untuk memastikan bahwa hak-hak karyawan yang tertunda segera diselesaikan dan memastikan transparansi terkait pengelolaan keuangan Damri. “Kami berharap Menteri BUMN dapat turun ke lapangan untuk memeriksa sejauh mana pengelolaan Damri yang sebenarnya, termasuk gaji yang diterima oleh karyawan dan status pembayaran hak-hak mereka,” ujar salah satu karyawan.
Di tengah berbagai isu ini, harapan untuk adanya evaluasi dan perbaikan di manajemen Damri semakin menguat. Karyawan hanya menginginkan keadilan dan kepastian atas hak-hak mereka yang telah lama tertunda. Semoga perhatian pemerintah terhadap masalah ini dapat segera membawa solusi yang adil bagi seluruh karyawan Damri.(HR)
