Beritanews9.id || SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi menekankan pentingnya harmonisasi, profesionalisme, dan akuntabilitas seluruh aparatur pemerintahan desa dan kelurahan sebagai kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan serta percepatan pembangunan di tingkat wilayah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Subandi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong, di Royal Hotel Tretes, Kabupaten Pasuruan, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan, Sekretaris Kecamatan, para kepala desa, lurah, serta perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong.
Dalam sambutannya, Subandi mengapresiasi antusiasme seluruh peserta yang tetap mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur meskipun dilaksanakan pada hari libur. Menurutnya, peningkatan kompetensi dan profesionalisme harus menjadi komitmen bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia mengingatkan bahwa seluruh aparatur pemerintahan desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Subandi yang juga pernah menjabat sebagai kepala desa tersebut memahami bahwa hubungan kerja yang tidak harmonis antara kepala desa dan perangkatnya dapat berdampak terhadap jalannya pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan.
“Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta para camat dan sekretaris kecamatan untuk terus melakukan pembinaan, pengawasan, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh aparatur pemerintahan desa dan kelurahan.
Selain harmonisasi, Bupati Subandi juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang. Mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan APBDes harus dilakukan secara terencana dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setiap kepala desa harus memiliki peta jalan atau roadmap pembangunan yang jelas sehingga program yang direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendukung pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Tidak hanya melalui BKK, Pemkab Sidoarjo juga menghadirkan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) untuk memperkuat peran camat dalam mempercepat pembangunan dan merespons kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Subandi menjelaskan, melalui PIWK, berbagai kebutuhan mendesak masyarakat seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, serta pembangunan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat.
“PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat. Jika kecamatan memiliki PIWK dan desa didukung BKK, maka percepatan pembangunan akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan menyampaikan bahwa pelaksanaan bimtek tersebut merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Porong dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dan kelurahan melalui pembinaan serta pengawasan secara berkelanjutan.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, di antaranya pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta peningkatan profesionalisme aparatur.
Menjelang musim hujan, Bupati Subandi juga mengajak seluruh kepala desa, lurah, perangkat pemerintahan, dan masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan.
Menurutnya, semangat gotong royong merupakan kearifan lokal yang harus terus dijaga, terutama dalam mengantisipasi potensi genangan air dan banjir saat musim penghujan.
Ia berharap melalui kegiatan bimtek tersebut, seluruh aparatur desa dan kelurahan semakin memahami tugas serta tanggung jawabnya, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kecamatan Porong maupun Kabupaten Sidoarjo,” pungkas Subandi. (Ali news)
