Beritanews9.id || SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hingga November 2026, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tercatat mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen dari target sebesar Rp1,794 triliun.
Capaian tersebut menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan daerah, sekaligus mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Sidoarjo.
Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, H. Subandi, saat menghadiri kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak Tahun 2026 yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Subandi menegaskan bahwa pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan pembangunan. Bahkan, kontribusinya mencapai sekitar 63–65 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekitar 36 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, besarnya kontribusi pajak tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan. Pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai bantuan kepada masyarakat bersumber dari pajak yang kita hasilkan bersama,” ujar Subandi.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, serta wajib pajak yang selama ini telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Kontribusi tersebut dinilai sangat berarti dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.
Subandi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran membayar pajak tepat waktu. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi. Kesadaran dan kepatuhan membayar pajak harus terus ditingkatkan karena manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Sidoarjo akan terus melakukan optimalisasi potensi pajak daerah, salah satunya melalui digitalisasi sistem perpajakan. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, menjelaskan bahwa kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada para wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan aktif dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Berdasarkan data BPPD, dari target penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,794 triliun, realisasi hingga November 2026 telah mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp281 miliar yang perlu dioptimalkan hingga akhir tahun anggaran 2026.
Yudhi menyebutkan, sejumlah jenis pajak daerah menunjukkan perkembangan positif. Di antaranya pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran yang masing-masing telah mencapai kisaran 87–92 persen dari target penerimaan.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat serta dukungan para mitra usaha yang mulai memahami pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pajak bagi pembangunan. Peningkatan kepatuhan ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dan mitra usaha terhadap fungsi pajak mulai terbuka,” jelas Yudhi.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sidoarjo juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak panutan sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan, ketepatan, dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Penghargaan diberikan dalam 12 kategori dengan total 62 penerima. Kategori tersebut meliputi apresiasi kepada instansi pemerintah atas dukungannya dalam optimalisasi pajak daerah, serta lembaga dan badan usaha yang berkontribusi dalam sejumlah sektor perpajakan.
Di antaranya kategori pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta tenaga listrik.
Selain itu, penghargaan juga diberikan untuk kategori Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada notaris dan wajib pajak orang pribadi. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), apresiasi diberikan kepada badan usaha, wajib pajak orang pribadi, serta desa panutan.
Pemkab Sidoarjo juga memberikan penghargaan atas kepatuhan pembayaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebagai bentuk apresiasi tambahan, kegiatan tersebut turut diisi pengundian bagi wajib pajak patuh dengan menetapkan satu orang pemenang dari setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Yudhi menambahkan, penilaian wajib pajak panutan dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama, yakni kepatuhan, ketepatan, dan kedisiplinan dalam memenuhi batas waktu pembayaran pajak.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada unsur pemerintah, BUMN, lembaga profesi, serta mitra usaha yang selama ini telah mendukung peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan kanal pembayaran, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
Menariknya, dalam kesempatan tersebut BPPD Kabupaten Sidoarjo juga memperkenalkan Si Pajo atau Si Pajak Sidoarjo yang divisualisasikan melalui karakter semut.
Pemilihan semut sebagai karakter Si Pajo bukan tanpa alasan. Semut dikenal sebagai hewan yang memiliki semangat kebersamaan, kekompakan, kedisiplinan, dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama.
Melalui kehadiran Si Pajo, diharapkan dapat menjadi media edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mengajak seluruh wajib pajak untuk membangun budaya sadar pajak.
Pemkab Sidoarjo berharap momentum Bulan Panutan Wajib Pajak 2026 dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan kepatuhan pajak yang semakin meningkat, kemandirian fiskal daerah diharapkan semakin kuat sehingga pembangunan Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.(Ali news)
