Beritanews9.id || SIDOARJO – Pembayaran retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo mulai beralih ke sistem digital. Melalui aplikasi MyRetribusi, Pemkab Sidoarjo berupaya mempermudah transaksi bagi pedagang sekaligus meningkatkan transparansi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Percepatan digitalisasi tersebut diperkuat dengan peluncuran program PASAR JAGO (Pasar Sidoarjo Jaringan Go-Digital) dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (13/8/2026).
Plt. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Yudhi Iriyanto mengatakan, digitalisasi retribusi pasar mulai diintensifkan sejak Mei 2026. Hasilnya positif. Dari 19 pasar daerah yang menjadi sasaran, 12 pasar telah menerapkan layanan pembayaran digital MyRetribusi.
”Sejak awal implementasi pada Mei lalu, tercatat 2.109 transaksi. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlahnya sudah mencapai 26.093 transaksi melalui dashboard MyRetribusi. Ini menunjukkan masyarakat, khususnya pedagang, mulai beradaptasi dengan pembayaran digital,” jelas Yudhi.
Menurut dia, digitalisasi tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga berdampak positif bagi penerimaan daerah. Rata-rata mutasi rekening pasar pada Januari sampai April 2026 tercatat sekitar Rp1,15 miliar per bulan.
Setelah MyRetribusi berjalan pada periode Mei sampai Juli, rata-rata penerimaan meningkat 23,7 persen menjadi sekitar Rp1,42 miliar per bulan.
”Digitalisasi memberikan sistem pembayaran yang lebih tercatat, transparan, dan mudah dipantau. Ini penting agar setiap transaksi pembayaran retribusi oleh pedagang dapat masuk dalam sistem dan pada akhirnya memberikan kontribusi optimal bagi PAD,” tambah Yudhi.
Tren penggunaan transaksi digital juga terus meningkat. Porsi penerimaan digital pada Mei 2026 baru mencapai 2,7 persen. Saat ini angkanya naik menjadi 33,4 persen.
Selain meningkatkan transparansi, penerapan MyRetribusi ditarget mampu mengurangi biaya administrasi. Mulai 2027, digitalisasi akan diterapkan penuh. Diproyeksikan tidak diperlukan lagi biaya pencetakan karcis retribusi manual yang selama ini membutuhkan anggaran sekitar Rp500 juta per tahun.
Yudhi menegaskan keberhasilan transformasi digital membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama para juru pungut retribusi pasar yang menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan.
”Yang paling penting adalah bagaimana sistem tersebut benar-benar digunakan dan memudahkan masyarakat. Karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para juru pungut yang mau beradaptasi dan menjadi bagian penting dari perubahan ini,” katanya.
Yudhi berharap dukungan lintas sektor terus diperkuat agar digitalisasi retribusi dapat diperluas ke seluruh 19 pasar di Sidoarjo. Digitalisasi dipandang sebagai instrumen membangun tata kelola penerimaan daerah yang semakin efektif, bukan sekadar perubahan cara pembayaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati menambahkan, digitalisasi pasar bukan proses instan. Upaya ini telah dirintis sejak 2017 dan membutuhkan waktu panjang untuk membangun kesiapan pengelola pasar, pedagang, maupun masyarakat.
”Kalau kita melihat perjalanan sejak 2017 sampai sekarang, tentu itu bukan waktu yang singkat. Hampir sembilan tahun kita membangun pemahaman dan kesiapan bersama. Hari ini kita ingin menunjukkan bahwa komitmen digitalisasi itu sudah semakin nyata,” ujarnya.
Fenny menyebut kehadiran MyRetribusi mendukung upaya mempercepat perubahan di 19 pasar daerah. Digitalisasi akan bermanfaat maksimal apabila masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
”Digitalisasi ini bukan hanya soal bagaimana membayar retribusi. Lebih jauh, ini tentang bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pedagang tidak perlu lagi bergantung pada transaksi secara tunai. Pemerintah juga memiliki catatan penerimaan yang lebih baik,” jelasnya.
Ke depan, transformasi digital diharapkan masuk ke semua lini pemerintahan daerah. Pembayaran digital tidak berhenti pada retribusi pasar, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat bertransaksi dengan pemerintah daerah.
”Ke depan, digitalisasi harus masuk ke semua lini. Kita ingin masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital. Sehingga, pelayanan pemerintah menjadi lebih praktis, transparan, dan akuntabel,” tegas Fenny.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bank Indonesia menyampaikan penguatan sistem pembayaran digital merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem pembayaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Peluncuran PASAR JAGO juga mendapat dukungan Bank Indonesia dan Bank Jatim melalui penguatan ekosistem pembayaran digital, termasuk penyediaan QRIS Experience dan infrastruktur pembayaran retribusi pasar. (Ali news)
