POLRI  

Bidkum Polda Jatim Turun ke Polres Ponorogo, Perkuat Pemahaman UU Nomor 5 Tahun 2026 dan KUHAP untuk Cegah Gugatan Praperadilan

Beritanews9.id || PONOROGO – Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jawa Timur terus memperkuat pembinaan dan pendampingan hukum terhadap personel kepolisian di wilayah jajaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus langkah preventif untuk memastikan setiap anggota memahami dan mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kali ini, Bidkum Polda Jatim menggelar sosialisasi dan pendalaman materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 serta implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Aula Gedung Polres Ponorogo, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan pemahaman personel mengenai ketentuan hukum dan prosedur dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan, serta penegakan hukum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel semakin memahami batas kewenangan, prosedur hukum, dan aspek administrasi penyidikan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan prosedur yang berpotensi menimbulkan keberatan hukum maupun gugatan praperadilan.

Tidak hanya sebatas menyampaikan materi, Bidkum Polda Jatim juga mengedepankan pola pembinaan dengan pendekatan kakak asuh terhadap adik asuh. Pola ini menjadi wujud pendampingan yang lebih dekat, komunikatif, dan berkelanjutan antara personel Bidkum dengan anggota kepolisian di tingkat kewilayahan.

Dengan pendekatan tersebut, anggota Bidkum tidak hanya bertindak sebagai pemateri, tetapi juga menjadi mitra konsultasi hukum bagi personel di lapangan. Berbagai arahan, masukan, dan penjelasan diberikan agar setiap anggota benar-benar memahami substansi aturan serta mampu menerapkannya secara tepat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kabidkum Polda Jatim Kombes Pol Taufan Dirgantoro, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa kegiatan pembinaan dan pendalaman materi hukum tersebut merupakan bagian dari komitmen Bidkum Polda Jatim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, khususnya dalam aspek pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum.

“Tetap semangat rekan-rekan. Masukan dan suntikan pemahaman mengenai KUHAP harus benar-benar terserap oleh seluruh anggota jajaran. Terkadang kita sebagai manusia bisa lalai dan lupa terhadap arti serta makna ketentuan undang-undang. Karena itu, pemahaman hukum harus terus diperbarui dan diperdalam,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Bidkum Polda Jatim yang terus bergerak melaksanakan pembinaan dari satu Polres ke Polres lainnya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk pengabdian dan tanggung jawab untuk memastikan seluruh anggota di wilayah jajaran mendapatkan pembekalan hukum yang memadai.

Lebih lanjut, pembinaan hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan formalitas atau seremonial semata. Sebaliknya, pemahaman terhadap aturan hukum merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas, terutama ketika berhadapan langsung dengan masyarakat dan menangani suatu perkara.

Setiap tindakan kepolisian harus dilaksanakan secara profesional, terukur, sesuai prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, potensi terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum dapat ditekan sejak awal.

Inilah wujud nyata kepedulian Bidkum Polda Jatim terhadap personel di wilayah jajaran. Kehadiran Bidkum bukan hanya ketika anggota menghadapi persoalan hukum, tetapi juga melalui langkah pencegahan, edukasi, konsultasi, dan pendampingan agar persoalan hukum dapat diantisipasi sedini mungkin.

Semangat Polisi Jogo Omah, Polisi Peduli Anak Buah menjadi landasan dalam membangun kedekatan dan kepedulian terhadap sesama anggota. Melalui pembinaan yang berkesinambungan, Bidkum Polda Jatim berupaya mewujudkan personel Polri yang profesional, humanis, berintegritas, serta senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum.

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan pemahaman personel Polres Ponorogo terhadap ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2026 dan KUHAP semakin meningkat, sehingga setiap pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bidkum Polda Jatim: Terus Bergerak, Berbagi Ilmu, dan Menguatkan Anggota demi Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Kepolisian yang Presisi, Profesional, dan Bertanggung Jawab. (Ali news)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *