Beritanews9.id || SIDOARJO – Inovasi pemerintahan tidak boleh berhenti sebatas gagasan maupun sekadar mengejar penghargaan. Setiap inovasi harus mampu menjawab persoalan daerah, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat membuka Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9/2026).
KISI 2026 mengusung tema “Inovasi Berdampak untuk Sidoarjo Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan”. Kompetisi ini diarahkan bukan sekadar menjadi ajang mencari inovasi terbaik, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menjawab berbagai persoalan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Bupati Subandi mengatakan, kebutuhan terhadap inovasi semakin penting karena pemerintah daerah masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara konkret. Capaian pembangunan yang telah diraih, menurutnya, harus dibarengi dengan perubahan pola kerja dan tata kelola pemerintahan.
Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada 2025 yang mencapai 5,4 persen, sedangkan angka kemiskinan berada pada 4,40 persen. Di sisi lain, tingkat pengangguran masih menjadi perhatian pemerintah. Begitu pula persoalan stunting dan lingkungan yang membutuhkan intervensi lebih kuat di lapangan.
“Banyak permasalahan yang perlu kita selesaikan. Objek masalah masih banyak, sehingga kita harus punya inovasi. Ekonomi kita juga masih banyak problem,” ujar Subandi.
Menurutnya, inovasi harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari tingkat sekretariat daerah, perangkat daerah, pemerintah desa hingga kalangan pendidik. Komunikasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar inovasi yang dikembangkan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Mulai Sekda, OPD, sampai tingkat desa harus ada komunikasi. Inovasi ini jangan hanya menjadi perlombaan tahunan, tetapi betul-betul harus dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Subandi menekankan, penghargaan yang diberikan melalui KISI hendaknya menjadi pemicu perubahan pola pikir aparatur pemerintah. Inovasi harus diarahkan untuk memudahkan pelayanan, mempercepat penyelesaian persoalan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kabupaten Sidoarjo sebelumnya berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah terinovatif. Namun, capaian tersebut, kata Subandi, tidak boleh membuat pemerintah daerah berhenti berbenah. Predikat tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas sekaligus dampak dari setiap inovasi yang dihasilkan.
“Dengan penghargaan ini harus mengubah mindset. KISI hari ini untuk menunjang bapak dan ibu semua agar memudahkan pelayanan Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Perkuat Pengelolaan Inovasi melalui SETIA
Untuk memastikan inovasi tidak berhenti pada tahap gagasan, Pemkab Sidoarjo terus memperkuat sistem pengelolaan inovasi daerah melalui pengembangan dashboard inovasi daerah.
Platform SETIA (Sistem Riset dan Inovasi Daerah) menjadi salah satu sarana pengembangan dan pemantauan inovasi, mulai dari penjaringan gagasan, uji coba, penerapan, hingga evaluasi dan pelaporan.
Dengan sistem tersebut, proses pengembangan inovasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Inovasi yang telah berjalan juga dapat dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui manfaat serta dampaknya bagi masyarakat.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, inovasi merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurutnya, kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang menuntut pemerintah membangun ekosistem inovasi yang mampu mendorong kreativitas sekaligus menghasilkan perubahan nyata.
“Bukan hanya jumlah inovasinya, tetapi yang paling penting adalah dampaknya,” tegas Mohammad Ainur Rahman.
Karena itu, gerakan satu perangkat daerah satu inovasi terus didorong. Setiap inovasi diharapkan memenuhi sejumlah prinsip utama, yakni memberikan dampak nyata, berorientasi pada hasil dan bukti, mendukung Sidoarjo maju melalui modernisasi tata kelola serta peningkatan daya saing, bersifat inklusif dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, serta berkelanjutan sehingga dapat terus dikembangkan dan direplikasi.
Ia menegaskan bahwa KISI tidak semata-mata menjadi ajang untuk mencari inovasi terbaik. Lebih dari itu, KISI menjadi bagian dari upaya membangun budaya inovasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
“Ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi instrumen untuk membangun budaya inovasi,” tegasnya.
Melalui KISI 2026, inovasi yang lahir dari lingkungan pemerintahan diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan nyata di masyarakat. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Dengan demikian, inovasi tidak hanya menghasilkan penghargaan, tetapi menjadi bagian dari perubahan nyata dalam pelayanan dan pembangunan daerah menuju Sidoarjo yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.(Ali news)
