Beritanews9.id || SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo kembali memperkuat peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri. Jejaring forum ini diharapkan menjadi “mata dan telinga” pemerintah dalam mendeteksi lebih dini berbagai persoalan perempuan dan anak di tengah masyarakat.
Penguatan dilakukan dengan memanfaatkan jejaring yang sudah terbentuk di tingkat desa. Salah satunya melalui 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang tersebar di 15 kecamatan. Kolaborasi juga dilakukan bersama Dinas PMD, Dinas P3AKB, serta Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Forum PUSPA bersama Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8).
Wabup Mimik menegaskan, deteksi dini menjadi kunci agar persoalan perempuan dan anak tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Deteksi dini ini penting. Jangan sampai persoalan perempuan dan anak baru ditangani setelah menjadi masalah besar. Dengan adanya jejaring sampai tingkat desa, kita berharap persoalan bisa lebih cepat ditemukan dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan,” ujarnya.
Mimik menekankan, penguatan Forum PUSPA bukan berarti membentuk forum baru di tingkat desa. Justru jejaring dan kelembagaan yang sudah ada perlu diperkuat melalui koordinasi dan pendampingan. Kolaborasi tersebut nantinya dapat diintegrasikan dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI).
“Yang kita bangun adalah kolaborasinya. Forum PUSPA dapat menjadi bagian dari pendampingan dan membantu melihat kebutuhan di lapangan, kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait agar penanganannya tepat,” jelasnya.
Kepala Dinas PMD Sidoarjo Probo Agus Sunarno menambahkan, desa memiliki posisi strategis karena paling dekat dengan masyarakat.
“Desa memiliki posisi yang sangat strategis karena paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan desa perlu diperkuat agar ketika ada indikator atau persoalan yang belum terpenuhi, dapat segera diketahui dan dicarikan tindak lanjut bersama,” katanya.
Probo memastikan penguatan jejaring tidak diarahkan untuk memperbanyak kelembagaan. “Prinsipnya bukan memperbanyak forum, tetapi memperkuat fungsi dan koordinasi yang sudah ada,” tegasnya.
Saat ini terdapat 76 DRPPA di Sidoarjo yang tersebar di Kecamatan Sedati, Buduran, Jabon, Sukodono, Waru, Wonoayu, Taman, Sidoarjo, Krembung, Balongbendo, Tarik, Tanggulangin, Tulangan, Candi, dan Krian.
Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan, perlindungan perempuan dan anak harus dimulai dari hulu. Mulai pencegahan, deteksi dini, hingga pendampingan.
“Ketika ada anak yang berisiko putus sekolah atau sudah tidak sekolah, misalnya, jangan sampai kita hanya mengetahui setelah masalah terjadi. Forum di lapangan dapat menjadi mata dan telinga untuk melakukan deteksi dini,” ujarnya.
Selain perlindungan, pemberdayaan perempuan juga jadi perhatian. Perempuan usia produktif yang belum bekerja didorong mendapat akses keterampilan sesuai potensi wilayah.
“Pemberdayaan perempuan tidak hanya bicara perlindungan, tetapi juga bagaimana mereka bisa berdaya dan mandiri. Karena itu, program pemberdayaan perlu dihubungkan dengan potensi desa dan program perangkat daerah,” jelas Heni.
Salah satu programnya adalah Sekolah Pemberdayaan Perempuan. Pada 2025 dilaksanakan di 10 kecamatan dengan 250 peserta. Tahun ini dilanjutkan di Kecamatan Balongbendo 23 desa dan Kecamatan Krian 20 desa dengan total 80 peserta.
Perwakilan Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur Endang menyebut, Forum PUSPA hadir untuk memperkuat partisipasi masyarakat. “Kami melihat titik-titik mana yang indikatornya belum terpenuhi, kemudian membantu mengoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan agar ada tindak lanjut,” katanya.
Dengan jejaring pemerintah, desa, kader, akademisi hingga organisasi profesi, Forum PUSPA diharapkan menjadi penghubung antara persoalan di lapangan dengan layanan dan penanganan yang dibutuhkan. (Ali news)
