Beritanews 9.id || Peluang bagi partai buruh untuk bangkit dan berperan dalam kancah politik Indonesia sungguh diharap mengambil peran untuk ikut mewarnai pelangi politik di negeri kita yang terkesan penuh kabut dan tak jelas cahayanya yang cemerlang. Karena potensi bagi partai buruh memiliki segmen pendukung yang potensial dari anggota organisasi serikat buruh atau Serikat pekerja di Indonesia yang cukup besar, hingga masalahnya tinggal membangun kesadaran dan pemahaman bahwa perjuangan kaum buruh untuk memperoleh secara wajar dan manusiawi harus diperjuangkan melalui jalur politik, karena tak mungkin mengharap belas kasihan dari pihak manapun, termasuk pemerintah yang selama ini telah menunjukkan sikapnya lebih cenderung berpihak pada pengusaha karena kalkulasi politik maupun ekonomi akan lebih banyak memperoleh keuntungan daripada berada pada pihak kaum buruh.
Potensi partai buruh di Indonesia jelas memiliki calon kader yang dominan masih berusia produktif, kreatif dan semangat untuk melakukan perubahan — utamanya nasib dan kesejahteraan — yang selama ini panggah tidak kunjung berubah dari kondisi — bahkan situasi tutup lubang dan gali lubang. Dalam kondisi serupa itu, acap kali harus menghadapi kondisi dan situasi yang lebih darurat akibat resiko dari kehidupan yang tidak mungkin dielakkan. Mulai dari biaya rutin untuk keluarga dan ongkos sekolah untuk anak-anak, hingga saat harus berobat atau perawatan ke rumah sakit, meski sudah ada semacam jaminan sosial kesehatan, toh pembiayaan di luar ketentuan tersebut tetap memerlukan ongkos yang tidak kecil bagi kaum buruh.
Kesadaran dan pemahaman untuk melakukan perubahan nasib ini juga dialami oleh kaum petani dan nelayan. Meski dalam praktek pekerjaan mereka masih harus berhadapan dengan para tengkulak dan rentenir yang selama ini tidak dapat diatasi oleh pemerintah, seperti fenomena mafia solar subsidi yang tidak sampai kepada masyarakat nelayan yang hendak diselamatkan agar tetap bisa melakukan usahanya untuk menghidupi anak dan istri serta anggota keluarganya yang lain.
Berapa tidak dalam deklarasi “Koalisi Besar Perjuangan Buruh” yang baru saja dilakukan oleh para aktivis buruh mampu menghimpun 16 Konfederasi (organisasi besar) dan 147 Federasi (organisasi buruh sejenis) untuk mengawal RUU Ketenagakerjaan yang diharap dapat rampung dan disahkan oleh pemerintah hingga akhir tahun 2026 terwujud seperti yang diidealkan oleh kaum buruh dan serikat buruh. Karena itu, dalam momentum yang baik ini inisiatif kreatif dan pro aktif dari partai buruh dapat mengambil peran dalam porsi yang lebih banyak, mulai dari penyediaan fasilitas, pembiayaan serta saran dan harapan agar kebersamaan kaum buruh, serikat buruh dapat diwadahi — bukan semata untuk dimanfaatkan tanpa imbalan — untuk terus dan tetap bersama dalam satu barisan perjuangan, bukan untuk saling menggagahi dan menundukkan agar tidak menjadi aktor paling dominan diantara elemen lainnya. Sebab perjuangan politik kaum buruh harus dilakukan — setidaknya kaum buruh, petani dan nelayan serta pekerja Ojek Online, pegawai honor (PPPK) serta pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat menikmati hidup di negeri yang sudah nyaris satu abab merdeka, namun belum juga dapat ikut menikmati kesejahteraan seperti yang sudah melimpah ruah dilahap oleh segelintir orang.
Kalkulasi politik bagi partai buruh jelas dapat menawarkan program pelatihan, pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat marginal yang selama ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah — apalagi dari partai politik yang sudah ada sebelumnya — karena lebih asyik dengan diri sendiri dan kelompok serta geng yang mereka bangun untuk menggerogoti dana proyek dari pemerintah.
Programatis yang sangat diperlukan oleh kaum buruh misalnya adalah jaminan tingkat kesejahteraan yang manusiawi dan lantas — tidak lagi dalam takaran minimum. Jaminan kesehatan dan hari tua. Perlindungan dari ancaman PHK harus mendapat pesangon yang cukup untuk melanjutkan penghidupan yang baru.
Bagi para petani jelas sudah berulang kali mengalami kesulitan memperoleh pupuk — bahkan bibit atau benih yang terbaik agar hasil panen dapat maksimal diperoleh. Sampai hasil panen yang tidak boleh lagi menjadi mangsa tengkulak. Maka itu, kolaborasi program pemerintah, seperti dengan Koperasi Desa Merah Putih harus disinergikan dengan petani dan nelayan.
Yang selama ini tampak jelas luput dari perhatian organisasi buruh — hingga partai buruh — adalah pekerja Ojek Online dan pegawai honorer yang dominan ada di daerah — sehingga nasib mereka seperti menjadi urusan Tuhan untuk diselamatkan sebagai pekerja yang tidak pernah bisa diterawang masa depan dari diri mereka termasuk keluarga yang sangat bergantung pada penghasilan kerja mereka yang tidak pernah mendapat perhatian yang pantas dari pemerintah.
Padahal, jika pekerja Ojek Online dan pegawai honorer yang dominan dari bidang pendidikan dan kesehatan ini melakukan mogok, atau mutung dan kompak membangkang mogok — apalagi sampai mengundurkan diri dari bidan pekerjaan mereka itu yang telah berperan besar menyelamatkan pemerintah dari tingkat pengangguran di tanah air kita — selayaknya mendapat perlakuan yang pantas dan manusiawi.
Celah dari bidang garap organisasi buruh yang dapat menjadi motor penggerak partai buruh untuk memberi pelayanan, bimbingan serta pengarahan kepada segmen bagi partai buruh yang sangat potensial ini — termasuk kolaborasi organisasi buruh dengan aktivis mahasiswa yang berhasrat untuk mengabdikan diri sekaligus menguji ilmu pengetahuan yang telah mereka peroleh dari bangku kuliah, sebagai bagian dari dharma perguruan tinggi untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan potensi mahasiswa sebagai motor penggerak aktivitas dan kreatifitas untuk membangun kesadaran, pemahaman serta ikut berperan dalam pembangunan tidak bisa diabaikan. Kecuali itu, sosok mahasiswa Indonesia pada hari ini adalah ahli waris dari keberlanjutan negeri ini untuk tampil lebih baik dan elegan sebagai cermin dari hidup dan kehidupan bangsa Indonesia yang lebih beradab di masa depan. Dan ingat, peluang serta kesempatan partai buruh untuk menjadi tumpuan harapan bagi segenap warga bangsa Indonesia, tidak mungkin terulang untuk menjadi pemain utama melalui Pemilu di Indonesia pada tahun 2029.
Pecenongan, 6 Juli 2026
