Beritanews9.id || JAKARTA – Ketua DPP Bidang Pendidikan, Aditya Pratama Hermon, mengeluarkan pernyataan tegas terkait arah kebijakan pendidikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa transformasi sumber daya manusia (SDM) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kesejahteraan guru.
Kesanggupan Negara: Makan Bergizi yang harus diiringi dengan kesejahteraan Guru
Selain kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah seharusnya juga mengimbangi dengan kesanggupan untuk menuntaskan persoalan kesejahteraan guru yang sudah menahun.”Jika negara sanggup membiayai makan bergizi bagi jutaan anak sekolah, maka seharusnya negara juga dapat memastikan para pendidiknya hidup layak. Kita tidak ingin melihat anak-anak makan dengan baik, tetapi gurunya masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Nutrisi siswa dan kesejahteraan guru adalah dua sisi yang saling melengkapi,” ujar Aditya dalam keterangan tertulisnya.
Pemerintah juga harus segera cepat dalam memperbaikin sistem tata kelola dapur MBG agar tidak terulang lagi kasus keracunan, mark up harga dan dapur yang bandel dalam menyajikan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi para siswa.
Menuntaskan Nasib 237 Ribu Guru Honorer
Merujuk pada data Kemendikdasmen per 30 Desember 2025, tercatat masih ada sekitar 237.196 guru honorer di sekolah negeri yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Aditya mendorong agar pemerintah menjadikan penuntasan status mereka sebagai prioritas sebelum 2027.
“Angka 237 ribu ini adalah para pengabdi yang nasibnya masih digantung oleh birokrasi. Mereka butuh kepastian status melalui skema CPNS maupun PPPK agar bisa mengajar dengan tenang dan profesional,” tegasnya.
Hari ini dari total 237.196 Guru Honorer tidak semua yang memiliki sertifikat pendidik, jika yang memiliki sertifikat pendidik dan mendapatkan Tunjangan Profesi hanya rata rata mendapat gaji 1.800.000 – 2.700.000 dan yang belum memiliki sertifikan pendidik dan tidak mendapatkan tunjangan profesi hanya mendapatkan gaji rata rata 500.000-1.500.000.
Negara perlu mendorong peraturan standarisasi gaji Guru Honorer di sekolah Negri sesuai Upah Minimun Daerah atau memberikan tunjangan kesehatan kepada Guru Honorer di luar gaji per bulan 1.000.000 maka 1 Bulan untuk 237.196 Guru Honorer hanya menghabiskan 237.196.000.000 yang relatif kecil jika dibandingkan program MBG.
Lebih jauh, Aditya menyoroti nasib para guru honorer. Ia menjelaskan, terdapat pengangkatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Ahli Gizi, hingga Akuntan dengan status PPPK. “Kita harus melihat masih ada ratusan ribu guru honorer masih harus mengantri dan melalui proses panjang yang melelahkan untuk pengangkatan PPPK yang harapannya ke depan dapat lebih diperhatikan pemerintah,” jelas Aditya.
Reformasi Dana BOS dan Pemberantasan Korupsi
Aditya juga memberikan catatan mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jangan sampai efisiensi anggaran pendidikan terhambat oleh tata kelola yang buruk dan masih adanya praktik korupsi.
“Dana BOS jangan lagi dibiarkan menjadi ‘ladang korupsi’ bagi oknum di birokrasi maupun sekolah. Setiap rupiah yang bocor adalah kerugian bagi masa depan bangsa. Kami mendorong pemerintah memperketat pengawasan melalui digitalisasi sistem yang transparan agar anggaran benar-benar sampai ke guru dan siswa,” tuturnya.
Rekomendasi Kebijakan
Sebagai penutup, Aditya memberikan empat poin rekomendasi utama bagi pemerintah:
1. Sinkronisasi Anggaran: Mengintegrasikan visi kesejahteraan guru ke dalam proyeksi anggaran program-program besar nasional seperti MBG.
2. Koreksi Regulasi: jangan sampai ada kecemburuan sosial dan memastikan guru honorer tetap menjadi prioritas utama.
3. Akselerasi Status ASN: Menuntaskan pengangkatan 237.196 guru honorer menjadi ASN secara bertahap namun pasti sebelum 2027.
4. Audit Total Dana Pendidikan: Melakukan pembersihan sistem pengelolaan anggaran pendidikan dari segala bentuk potensi penyelewengan.
5. Menegaskan evaluasi Tata Kelola MBG di percepatan.
“Pendidikan adalah investasi paling mahal sekaligus paling menguntungkan. Jika guru sejahtera, aturan adil, dan anggaran dikelola dengan jujur, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi,” pungkas Aditya.(Firtan)
