Beritanews9.id || SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi jajaran **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur di ruang transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (2/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Subandi menyampaikan apresiasi atas perkembangan kawasan Safe n Lock sebagai industri halal di Sidoarjo. Ia mengungkapkan bahwa proses sertifikasi halal melalui Dinas Pangan dan Pertanian juga telah berjalan dan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa industri halal sudah ada di Sidoarjo. Terkait sertifikasi halal di Dinas Pertanian juga sudah berjalan. Mudah-mudahan kita bisa mengajak UMKM yang belum memiliki sertifikasi untuk segera mendaftar, sehingga seluruh produk yang dipasarkan benar-benar sudah bersertifikat halal,” ujarnya.
Subandi meminta koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendata secara detail jumlah UMKM yang telah dan belum memiliki sertifikat halal.
“Tadi disampaikan masih ada biaya Rp200 ribu dengan kuota gratis yang cukup besar. Kalau kuota itu habis, minimal Pemkab Sidoarjo bisa memfasilitasi agar seluruh UMKM di Sidoarjo bisa memiliki sertifikat halal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi produk halal di tengah dinamika perdagangan internasional. Menurutnya, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, produk UMKM yang dipasarkan harus memiliki kejelasan dan jaminan halal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Sementara itu, perwakilan BPJPH Jawa Timur, Muhammad Fauzi, menyampaikan bahwa mulai 18 Oktober 2026 seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk produk UMKM. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi perlu dilakukan agar pelaku usaha tetap bisa beroperasi dan menjaga perputaran ekonomi daerah.
BPJPH menyiapkan 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis secara nasional, dengan alokasi Jawa Timur sebanyak 216.986 kuota. Hingga saat ini, capaian sertifikasi halal di Sidoarjo baru mencapai sekitar 38.000 sertifikat, sehingga diperlukan dukungan penuh Pemkab dan kolaborasi lintas OPD untuk mempercepat fasilitasi tambahan.
Selain itu, BPJPH juga mendorong pembentukan ekosistem halal seperti Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat) guna memperkuat pemasaran produk UMKM dan meningkatkan daya saing daerah.
Subandi berharap para pelaku UMKM di Sidoarjo berlomba-lomba mengurus sertifikasi halal demi meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
“Harapannya kita tahu data secara detail, mana yang sudah dan mana yang belum. Dengan data yang update, mekanisme tersebut akan memudahkan kita dalam pemasaran, terutama untuk penjualan barang yang betul-betul sudah ada sertifikasinya,” pungkasnya.(Ali news)
