Beritanews9.id || SIDOARJO || Atmosfer di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo memanas pada Rabu (25/2/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo, termasuk ormas Madas DPC Sidoarjo, kembali mendatangi rumah rakyat guna menagih realisasi kesepakatan tertulis terkait mediasi islah antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dinilai jalan di tempat.
Kedatangan aliansi ini dipicu oleh mandeknya poin krusial dalam kesepakatan sebelumnya, yakni kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam satu meja. DPRD Sidoarjo yang sebelumnya berkomitmen menjadi mediator, kini didesak untuk menunjukkan ketegasan dalam menyatukan dua pimpinan tertinggi di Kota Udang tersebut.
Dalam aksinya, massa membawa tiga poin tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan legislatif. Pertama, menuntut pimpinan DPRD untuk menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati secara fisik guna menyelesaikan disharmonisasi secara langsung. Kedua, menilai ketidakharmonisan pimpinan daerah berdampak langsung pada stagnansi kebijakan publik dan penurunan kualitas pelayanan masyarakat. Ketiga, mempertanyakan marwah DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika memanggil pimpinan daerah saja gagal, maka fungsi kontrol legislatif dianggap tidak berjalan maksimal.
Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk peringatan keras bagi para wakil rakyat.
“Kami datang bukan untuk sekadar bertamu, tapi menagih janji. DPRD sudah sepakat menjadi mediator agar terjadi islah. Jangan biarkan rakyat hanya jadi penonton konflik internal pimpinan yang tak kunjung usai,” tegas Bramada di sela-sela aksi.
Sementara itu, Ketua Ormas Madas DPC Sidoarjo, Pagi, turut menyampaikan harapannya agar polemik di pucuk pimpinan daerah segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati segera duduk bersama dan melakukan islah. Sidoarjo ini milik bersama, jangan sampai masyarakat dirugikan karena dinamika internal. Demi Sidoarjo yang aman, nyaman, dan kondusif, kami mendorong keduanya mengedepankan komunikasi dan kebesaran jiwa,” ujar Pagi.
Menurutnya, stabilitas kepemimpinan daerah sangat menentukan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa langkah Aliansi Peduli Sidoarjo bukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar roda pemerintahan kembali berjalan harmonis.
Menanggapi tekanan massa, Sekretaris DPRD (Sekwan) Sidoarjo, Hari Sucahyono, memberikan keterangan terkait langkah teknis yang tengah diambil. Ia memastikan bahwa pihak sekretariat telah berkoordinasi agar agenda mediasi tidak kembali mengalami penundaan.
Hari menyatakan bahwa agenda pemanggilan Bupati dan Wakil Bupati telah dijadwalkan secara pasti pada esok hari. Langkah ini diambil sebagai respons atas desakan masyarakat yang menginginkan kejelasan status mediasi.
Konflik dingin di pucuk pimpinan Sidoarjo memang telah menjadi sorotan publik. Namun bagi Aliansi Peduli Sidoarjo, islah bukan sekadar seremoni formalitas, melainkan prasyarat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif dan fokus pada pelayanan masyarakat.
Kini, publik menunggu pembuktian dari DPRD Sidoarjo. Jika kedua tokoh tersebut kembali gagal dihadirkan, maka wibawa lembaga legislatif sebagai representasi rakyat akan semakin diuji.
Apakah DPRD mampu menjadi mediator yang efektif, atau justru terjebak dalam pusaran janji tanpa realisasi? (Ali news)
