JAKARTA – Di balik deru mesin pembangunan dan grafik pertumbuhan ekonomi yang terus dipacu, Indonesia menyimpan sebuah “bom waktu” yang tidak berdetak di pasar saham, melainkan di dalam kepala warganya.
Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini yang memprediksi sekitar 28 juta warga Indonesia berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental bukan sekadar alarm medis. Angka ini adalah sinyal merah bagi perekonomian nasional. Jika 10% dari populasi produktif “lumpuh” secara mental, mimpi Indonesia Emas 2045 bisa saja berubah menjadi fatamorgana.
Ongkos Mahal Sebuah Keheningan
Bayangkan sebuah pabrik di mana 1 dari 10 mesinnya mengalami overheat, bekerja lambat, atau macet tiba-tiba. Tentu hasil produksinya akan anjlok. Analogi inilah yang kini menghantui pasar tenaga kerja Indonesia.
Gangguan kesehatan mental—mulai dari kecemasan (anxiety), depresi, hingga burnout—menciptakan fenomena ekonomi yang disebut presenteeism. Karyawan hadir secara fisik di kantor, mengisi presensi, duduk di depan laptop, namun pikiran mereka kosong atau kacau. Produktivitas anjlok, kreativitas tumpul, dan pengambilan keputusan menjadi lambat.
Dalam skala makro, hilangnya produktivitas ini bernilai triliunan rupiah. Ketika seseorang depresi, ia bukan hanya berhenti menghasilkan uang; ia juga menyedot sumber daya keluarga dan negara untuk pengobatan. Ini adalah double blow bagi ekonomi: pendapatan negara dari pajak penghasilan berkurang, sementara beban BPJS Kesehatan membengkak.
Lingkaran Setan Ekonomi dan Waras
Hubungan antara dompet dan mental ibarat lingkaran setan yang saling memakan. Tekanan ekonomi—seperti inflasi harga pangan, cicilan rumah yang mencekik, hingga bayang-bayang PHK—menjadi pemicu utama stres massal.
Kaum Sandwich Generation (generasi yang menanggung hidup orang tua dan anak sekaligus) menjadi kelompok paling rentan. Mereka dipaksa berlari di atas treadmill ekonomi yang semakin kencang. Ketika mental mereka ambruk, runtuh pula tiang penyangga ekonomi keluarga besar mereka.
Menkes Budi mengibaratkan ini sebagai fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan adalah antrean di poli jiwa RSUD, namun di bawah permukaan, jutaan pekerja muda sedang bertarung sendirian melawan kehampaan, menahan diri untuk tidak resign demi dapur yang harus tetap ngebul.
Ancaman bagi Bonus Demografi
Indonesia sering membanggakan Bonus Demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi. Namun, data 28 juta jiwa ini menampar optimisme tersebut.
Apa gunanya surplus tenaga kerja jika tenaga kerjanya rapuh? Jika tidak ditangani, Bonus Demografi berpotensi berubah menjadi Bencana Demografi. Generasi muda yang cemas dan depresi cenderung takut mengambil risiko, enggan berinovasi, atau menarik diri dari dunia kerja (fenomena lying flat).
Padahal, ekonomi digital dan industri kreatif yang digadang-gadang sebagai masa depan Indonesia membutuhkan mental agility—ketangguhan pikiran untuk beradaptasi cepat. Tanpa kesehatan mental yang prima, daya saing bangsa akan tergerus oleh negara tetangga yang sumber daya manusianya lebih “sehat”.
Investasi, Bukan Biaya
Peringatan dari Kementerian Kesehatan ini harus dibaca sebagai proposal investasi oleh sektor ekonomi. Membangun pos layanan psikologis di Puskesmas dan menghapus stigma bukan sekadar aksi kemanusiaan, melainkan strategi ekonomi.
Setiap Rupiah yang dikeluarkan perusahaan atau negara untuk menjaga kewarasan pekerjanya adalah investasi untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar di masa depan.
Indonesia kini berdiri di persimpangan. Kita bisa terus memacu ekonomi sambil membiarkan “mesin penggeraknya” rusak satu per satu, atau mulai merawat jiwa manusianya agar roda ekonomi bisa berputar kencang tanpa ada yang harus dikorbankan.
Karena pada akhirnya, negara yang kaya bukan hanya negara yang warganya memiliki banyak uang, tetapi negara yang warganya memiliki cukup ketenangan untuk menikmati hidup.
