Beritanews 9.id || Surabaya, 10 Oktober 2025 — Sejumlah karyawan purna tugas dari Perum DAMRI Cabang Surabaya menggelar aksi demonstrasi menuntut pembayaran hak mereka, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT), yang hampir satu tahun belum juga dibayarkan.
Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat gabungan, termasuk Polsek Wonokromo, Polsek Rungkut, Polrestabes Surabaya, serta jajaran Kodim. Para pendemo sebelumnya telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada pihak keamanan terkait.
Salah satu purna tugas yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan (korlap), memulai aksi jalan kaki dari Surabaya menuju Jakarta. Tujuannya jelas: untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan (KEMENAKER), bahkan berharap Presiden turut mendengar keluhan mereka.
Kami butuh hidup, Pak. Kami butuh hak kami dibayar, bukan janji. Kami punya keluarga yang harus dibiayai,” teriak Watro, salah satu peserta aksi, dalam orasinya.
Menurut Watro, setidaknya ada 23 orang purna tugas di Cabang Surabaya yang belum menerima pembayaran JHT. Jumlah ini belum termasuk dari cabang-cabang DAMRI lainnya di seluruh Indonesia.
Sumaji, mantan General Manager (GM) DAMRI Ponorogo yang kini juga sudah purna tugas, menegaskan pentingnya audit oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Perum DAMRI.
Kami ingin tahu ke mana aliran dana perusahaan. Mengapa kami yang sudah pensiun belum juga dibayar, sementara ada yang baru purna justru sudah menerima JHT-nya?” ujarnya.
Sumaji bahkan mencurigai adanya indikasi pilih kasih dalam proses pembayaran JHT tersebut.
Kalau manajemen transparan, ayo buka urutan pembayaran JHT yang tercatat di DPLK Mandiri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka menutup-nutupi data itu,” tambahnya.
Aksi ini mencerminkan keresahan mendalam dari para mantan karyawan yang merasa diabaikan setelah puluhan tahun mengabdi. Jalan kaki menuju Jakarta menjadi simbol tekad dan keseriusan mereka dalam memperjuangkan hak yang selama ini tertunda.(HR)
