Beritanews9.id || SIDOARJO – Suasana Pendopo Kabupaten Sidoarjo memanas saat Aliansi Peduli Sidoarjo menggelar audiensi terbuka untuk menuntut rekonsiliasi total antara Bupati H. Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo. Gabungan elemen masyarakat dan LSM itu menilai konflik di pucuk pimpinan daerah telah mengganggu stabilitas pemerintahan.
Aliansi yang terdiri dari Grib Jaya, YALPK Group, GMBI, KORAK, GMPI, LMPP, Pemuda Batak Bersatu, LSM ALAS, serta ormas Madura Asli Daerah Anak Serumpun (MADAS Serumpun) datang dengan satu tuntutan tegas: akhiri dualisme kepemimpinan demi kepentingan rakyat Sidoarjo.
Para aktivis menilai keretakan hubungan Bupati dan Wakil Bupati bukan lagi persoalan internal, melainkan telah berdampak langsung pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Mereka memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berpotensi menyeret ASN ke dalam tarik-menarik kepentingan.
Dalam forum yang berlangsung tegang, Bupati H. Subandi menyatakan dirinya siap membuka pintu rekonsiliasi kapan pun. Ia menegaskan komitmennya untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas ego politik.
“Saya siap kapan pun untuk islah demi Sidoarjo. Pemerintahan harus harmonis agar pembangunan berjalan efektif dan masyarakat tidak dirugikan,” tegas Bupati Subandi.
Namun ketidakhadiran Wakil Bupati dalam audiensi tersebut memicu kekecewaan aliansi. Moh. Waldi, S.H., perwakilan Grib Jaya, menyebut absennya Wakil Bupati sebagai sinyal kurangnya respons terhadap aspirasi masyarakat.
“Ini momentum penting untuk Sidoarjo. Sangat disayangkan Wakil Bupati tidak hadir, sementara kami datang membawa niat baik untuk mendorong perdamaian,” ujar Waldi dengan nada keras.
Aliansi pun mengultimatum akan menggelar aksi damai lanjutan di kediaman Wakil Bupati jika tuntutan rekonsiliasi tidak segera direspons. Langkah itu disebut sebagai bentuk keseriusan mereka mengawal janji islah.
Sugeng dari LSM KORAK mengingatkan agar komitmen rekonsiliasi tidak berhenti sebagai wacana politik. Sementara Parmuji dari GMBI menegaskan bahwa pernyataan Bupati telah dicatat sebagai janji publik yang akan terus dikawal.
“Kami tidak ingin ini hanya menjadi retorika. Rekonsiliasi harus nyata. Aliansi akan terus mengawal sampai kedua pimpinan benar-benar duduk bersama,” kata Parmuji.
Aliansi Peduli Sidoarjo berharap konflik di level pimpinan segera berakhir agar roda pemerintahan kembali solid. Mereka menegaskan bahwa stabilitas kepemimpinan menjadi kunci menjaga kinerja ASN dan memastikan pembangunan Sidoarjo tidak tersandera konflik politik.(Ali news)
