Beritanews9.id || PASURUAN — Wakil Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pasuruan, Bung Tobroni, menyampaikan sikap terhadap pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI versi Sohjari–Mahfut yang dilaksanakan pada 15 Januari 2026 di Hotel Golden Bountique, Jakarta. Menurutnya, agenda tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kembali dualisme kepemimpinan, tetapi juga mencederai semangat persatuan organisasi yang telah dibangun melalui proses rekonsiliasi nasional.
Bung Tobroni menegaskan bahwa rekonsiliasi nasional GMNI yang dilaksanakan pada 15-17 Desember 2025 di Inna Bali Heritage, Kota Denpasar, Bali yang di Pimpin oleh Bung Risyad Fahlevi dan Bung Patra Dewa. Rekonsiliasi tersebut merupakan kesepakatan kolektif seluruh elemen organisasi untuk mengakhiri fragmentasi struktural dan mengonsolidasikan kekuatan gerakan dalam satu kepemimpinan yang sah secara konstitusional. Oleh karena itu, setiap tindakan politik organisasi yang dilakukan di luar mekanisme hasil rekonsiliasi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap konsensus GMNI dan prinsip-prinsip demokrasi internal organisasi.
“Secara normatif dan konstitusional, rekonsiliasi nasional merupakan titik temu yang mengikat seluruh komponen GMNI. Pengukuhan kepengurusan yang dilakukan secara sepihak dan tidak merujuk pada kesepakatan tersebut berpotensi mereduksi legitimasi institusional organisasi serta melemahkan kohesi ideologis kader di seluruh Indonesia,” ujar Bung Tobroni dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam perspektif organisasi modern, stabilitas kepemimpinan merupakan prasyarat utama bagi efektivitas gerakan. Dualisme struktur tidak hanya melahirkan kebingungan administratif, tetapi juga mengganggu konsistensi garis perjuangan ideologis yang selama ini menjadi fondasi GMNI sebagai organisasi kader nasionalis-marhaenis.
“GMNI bukan sekadar entitas struktural, melainkan organisasi ideologis yang bertumpu pada disiplin konstitusi dan etika kolektif. Setiap langkah politik organisasi semestinya diletakkan dalam kerangka menjaga integritas sistem, bukan justru mereproduksi konflik yang telah disepakati untuk disudahi melalui rekonsiliasi nasional,” tambahnya.
DPC GMNI Pasuruan, lanjut Bung Tobroni, memandang bahwa menjaga hasil rekonsiliasi nasional adalah bentuk tanggung jawab historis kader terhadap keberlanjutan organisasi. Konsolidasi yang berlandaskan konstitusi dan musyawarah nasional harus ditempatkan sebagai rujukan utama dalam menentukan legitimasi kepemimpinan, demi memastikan GMNI tetap solid, progresif, dan relevan dalam menjalankan peran strategisnya sebagai kekuatan moral dan intelektual di tengah dinamika kebangsaan.(Firtan)
