Beritanews 9.id || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan siswa di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait kelayakan makanan yang disajikan kepada siswa.
Banyak laporan dari masyarakat, terutama pihak sekolah dan orang tua siswa, mengenai makanan yang diterima melalui program MBG dalam kondisi tidak layak konsumsi. Beberapa keluhan yang mencuat antara lain: sayur yang basi, lauk yang telah melewati batas kedaluwarsa (expired), serta nasi yang tidak sesuai standar kelayakan. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat makanan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak sekolah yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan sangat membutuhkan asupan bergizi dan aman.
Tidak hanya menimbulkan kekecewaan, kasus-kasus makanan tidak layak ini bahkan dilaporkan telah menyebabkan siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, hingga keracunan. Ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan terhadap program MBG perlu ditingkatkan secara serius.
Salah satu akar masalah yang perlu segera dievaluasi adalah proses penunjukan vendor atau pihak katering penyedia makanan. Beberapa penyedia jasa katering yang ditunjuk terbukti tidak memenuhi standar kelayakan dan kualitas makanan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem seleksi yang lebih ketat dan transparan dalam memilih vendor, disertai pengawasan berkala terhadap proses penyajian dan distribusi makanan.
Pemerintah sebagai penyelenggara program MBG perlu membentuk tim pengawas khusus yang ditugaskan untuk melakukan inspeksi rutin ke sekolah-sekolah, serta melakukan uji kelayakan terhadap makanan yang disajikan. Selain itu, penting juga memberikan sanksi tegas kepada penyedia jasa katering yang terbukti lalai atau tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Jika perlu, ganti pihak penyedia dengan vendor yang lebih bertanggung jawab dan kompeten.
Mengelola program MBG bukan hanya soal menyalurkan makanan, tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut benar-benar memenuhi standar gizi, keamanan, dan kebersihan. Apalagi, dana yang digunakan dalam program ini berasal dari anggaran negara yang seharusnya digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat.
Jangan sampai program yang memiliki niat mulia ini justru menjadi bahan kritik dan kekecewaan masyarakat karena pelaksanaannya yang tidak maksimal. Harapan masyarakat sangat jelas: kelola program MBG dengan lebih selektif, profesional, dan bertanggung jawab, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa dan tidak menjadi beban kesehatan di kemudian hari.(HR)
