GRESIK,Beritanews9.id || Baru-baru ini, keputusan pemecatan seorang kepala sekolah di Jawa Barat setelah sekolahnya mengadakan kegiatan outing class menuai perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, _Penasehat Asosiasi Mitra Pariwisata (ASMIPA),_ Ahmad Rofik SE.,MM.,, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan tersebut.
Menurut Abah Rofik ( panggilan akrab beliau ) kegiatan outing class di sekolah bukanlah sebuah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Kegiatan semacam ini umumnya telah direncanakan jauh hari sebelumnya, bahkan sering kali sudah ditetapkan sejak awal semester oleh berbagai pihak terkait, seperti kepala sekolah, panitia, guru kelas, dan komite sekolah. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil seharusnya mempertimbangkan proses perencanaan tersebut secara menyeluruh.
Evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan penting sangat diperlukan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:
Tujuan kegiatan: Apakah destinasi yang dipilih sesuai dengan tujuan edukasi siswa?
Rundown acara: Apakah agenda kegiatan sudah dirancang dengan aman dan sesuai prosedur?
Biro perjalanan: Apakah pihak yang mengelola perjalanan memiliki kredibilitas dan izin resmi?
Armada transportasi: Apakah bus yang digunakan dalam keadaan layak jalan dan memenuhi standar keselamatan?
Keputusan yang baik adalah keputusan yang tidak merugikan pihak mana pun. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang adil dan menyeluruh sebelum menjatuhkan sanksi kepada individu tertentu. Jangan sampai keputusan yang diambil hanya karena ingin mendapatkan perhatian publik, tanpa melihat keseluruhan proses yang telah terjadi.
Jika kebijakan seperti ini terus berlanjut tanpa mempertimbangkan dampak luasnya, maka sektor pariwisata pendidikan di Jawa Barat bisa mengalami hambatan. Industri pariwisata, termasuk biro perjalanan dan penyedia layanan wisata edukatif, juga dapat terkena imbasnya. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang lebih bijak dan solusi yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada perbaikan sistem secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.
ASMIPA berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat mengevaluasi keputusan tersebut secara lebih objektif dan mendalam. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan tanpa mengorbankan pihak-pihak tertentu secara tidak adil.